Soal Permohonan Perlindungan Bharada E, LPSK Sebut Masih Perlu Kordinasi ke Komnas HAM dan Kompolnas

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan asesmen pada Bharada E, yang statusnya kini menjadi saksi dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Asesmen pada Bharada E tersebut dilakukan di kantor LPSK yang ada di kawasan Jakarta Timur, Jumat (29/7/2022). Diketahui sebelumnya, Bharada E sempat terlibat insiden baku tembak dengan Brigadir J di rumah Kadiv Propam Nonaktif Irjen Ferdy Sambo yang berujung pada kematian Brigadi J, Jumat (8/7/2022).

Menurut Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, selama terlibat dalam kasus kematian Brigadir J, Bharada E mengaku tidak mendapat ancaman atau tekanan dari pihak pihak tertentu. Bahkan Bharada E juga mengaku pada LPSK bahwa kondisinya baik baik saja. “Dia enggak menyampaikan (ada tekanan). Kami tanyakan, tapi dia bilang baik baik saja,” kata Hasto dilansir Kompas.com , Minggu (31/7/2022).

Lebih lanjut, Hasto menuturkan, LPSK juga melakukan pemeriksaan psikologi pada Bharada E. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah Bharada E memerlukan pendampingan atau tidak. “Apakah yang diperlukan layanan psikologis atau bukan. Ini masih menunggu reportnya psikolog ya,” ungkap Hasto.

Hasto pun mengungkapkan alasan mengapa hingga kini LPSK masih belum memberikan keputusan untuk memberikan perlindungan pada Bharada E atau tidak. Menurut Hasto, LPSK masih perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum bisa memberikan perlindungan pada Bharada E. Pemeriksaan tersebut di antaranya yakni pengumpulan data dari beberapa pihak yang terkait dalam kasus kematian Brigadir J, serta koordinasi dengan Komnas HAM dan Kompolnas.

Hasto menambahkan, ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi agar seseorang dapat mendapat perlindungan dari LPSK. Syarat syarat itu, di antaranya berstatus sebagai saksi, korban, atau keduanya sekaligus. “Lalu apakah keterangannya punya signifikansi yang tinggi terhadap proses peradilan. (dalam) keadaan ancaman atau tidak. Keempat, apakah permohonan diajukan dengan itikad baik atau tidak,” imbuh Hasto.

Diwartakan sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara mengungkap pengakuan Bharada E mengenai adu tembak yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sebelumnya, Komnas HAM memeriksa enam dari tujuh ajudan Kepala Divisi Propam (Propam) nonaktif Polri, Irjen Ferdy Sambo. Dari enam orang tersebut, Bharada E juga turut memenuhi panggilan.

Beka mengatakan, Bharada E mengaku dan membenarkan bahwa dirinya terlibat baku tembak dengan Brigadir J pada Jumat (8/7/2022) lalu. Menurut pernyataan Bharada E, dirinya menembak karena reflek, karena pada saat itu merupakan kejadian yang sangat cepat. Bharada E disebut hanya merespons tembakan yang lebih dulu dilepaskan Brigadir J.

"Ya kemarin kami memeriksa masing masing ajudan dalam ruangan terpisah." "Kalau Bharada E kami meminta keterangan soal adu tembak menembak, memang yang bersangkutan mengaku terlibat tembak menembak." "Karena situasinya cepat, ini soal reflek. Ini kejadian cepat. (Bharada E) hanya berpikir bagaimana merespons yang dilakukan Brigadir Yosua dan lain sebagainya,” kata Beka, Rabu (27/7/2022).

Beka pun menegaskan, keterangan tersebut baru sebatas pengakuan Bharada E. Soal kesimpulan nantinya, pihaknya masih harus mengonfirmasi pengakuan ajudan lain dan melakukan analisa lebih lanjut. "Tapi ini baru dari pengakuan Bharada E. Kami harus mengonfirmasi pengakuan ajudan lain. Masih kami analisa," kata Beka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.